Mphnews- Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas bersama beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk membahas ekosistem pariwisata nasional pada Rabu, 4 Oktober 2023, di Istana Merdeka Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi mengarahkan timnya untuk segera mengambil tindakan terkait pembentukan dana pariwisata atau yang dikenal sebagai “tourism fund.”
“Kami akan membentuk tourism fund atau sebuah dana yang akan mendukung perkembangan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Ini termasuk mengundang event-event berkelas internasional, event budaya, olahraga, dan juga MICE (meeting, incentive, convention, exhibition),” ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, dalam pernyataannya kepada media setelah rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Sandi menjelaskan bahwa pendekatan serupa telah diterapkan di beberapa negara, seperti Singapura dan Arab Saudi, yang menekankan pentingnya pengembangan pariwisata.
Dana pariwisata ini akan dibentuk dengan prinsip tata kelola yang baik, dengan fokus pada pariwisata yang ramah lingkungan, berkelanjutan, berkualitas, dan mempromosikan kekayaan budaya Indonesia.
“Jadi, nantinya, pengunjung ke Indonesia tidak hanya akan diukur dari segi jumlah, tetapi juga dari segi kualitasnya, lamanya tinggal mereka, serta kontribusi mereka terhadap ekonomi lokal dan peluang usaha serta lapangan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” tambah Sandi.
Arahannya dari Presiden segera akan dijalankan,” sambungnya.
Mengenai sumber pendanaan, Sandi menyebut bahwa pemerintah masih sedang melakukan penelitian apakah dana tersebut akan bersumber dari dana abadi, devisa sektor pariwisata, atau sumber dana lainnya.
Pemerintah juga akan membentuk tim khusus untuk mengkaji opsi ini agar dapat menghasilkan pendanaan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas sektor pariwisata nasional.
“Kami akan mengevaluasi sumber pendanaan ini agar tata kelolanya tetap terjaga, tanpa memberatkan anggaran negara terlalu berat atau wisatawan. Kami akan mencari keseimbangan di mana program ini dapat berlanjut, tidak memberatkan, tetapi justru meningkatkan kualitas dan keberlanjutan sektor pariwisata kita,” ungkap Sandi.
Sementara itu, terkait pengelolaan, Sandi menyatakan bahwa saat ini ada beberapa opsi yang akan segera diputuskan. Opsi tersebut mencakup pengelolaan oleh BUMN atau Kementerian Keuangan.
“Rencana pengelolaannya masih akan kami finalisasi, apakah akan berada di bawah BUMN yang sudah ada seperti InJourney atau lembaga-lembaga yang sudah ada di bawah Kementerian Keuangan,” kata Sandi.
