Mphnews- Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyatakan ada tiga poin penting setelah pertemuan antara Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor pada Senin sore, 2 Oktober 2023.
Pertama, Herzaky menyatakan bahwa pertemuan tersebut adalah pertemuan dua tokoh bangsa yang pernah dan saat ini memimpin negara. Presiden Jokowi adalah Presiden ke-7 RI, sementara SBY adalah Presiden RI ke-6.
Mereka sudah cukup lama tidak berbicara berdua saja, sehingga pertemuan ini memungkinkan lebih banyak diskusi mengenai isu-isu terkini dan pertukaran pengalaman sebagai sesama negarawan dan tokoh bangsa,” ujarnya pada Rabu, 4 Oktober 2023.
Kedua, Herzaky mengatakan bahwa dalam pembicaraan kedua tokoh bangsa ini, mereka sepakat mengenai suksesi pemilu 2024 dengan peran masing-masing. Mereka sepakat bahwa Pemilu 2024 harus dilaksanakan serentak dengan prinsip jujur, adil, dan aman.
Herzaky juga menekankan bahwa Joko Widodo sebagai presiden saat ini memiliki tugasnya, sementara SBY, sebagai mantan presiden, tetap memiliki peranannya dalam pemilu tersebut.
Ketiga, Herzaky menjelaskan bahwa SBY menjelaskan pandangan Partai Demokrat tentang perubahan yang selama ini diusung kepada publik. Mereka berharap bahwa hal-hal baik dari pemerintahan dan presiden sebelumnya akan diteruskan.
sementara program pemerintah yang belum optimal akan diperbaiki untuk meningkatkan manfaatnya bagi rakyat. Herzaky juga mencatat bahwa Ketua Umum Partai Demokrat, Mas Agus Harimurti Yudhoyono, telah menyampaikan pesan serupa dalam pidato-pidato politiknya.
Mengenai isu reshuffle kabinet, Herzaky menyatakan bahwa Partai Demokrat menghormati agenda tersebut karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Mereka menghormati Presiden Joko Widodo dalam pemilihan dan perubahan anggota kabinetnya, baik dalam mempertahankan maupun mengganti menteri-menterinya.
Herzaky juga menyebut bahwa Presiden Jokowi tentunya ingin melibatkan individu terbaik untuk memimpin negara ini dan membantunya menyelesaikan masa jabatannya di tahun terakhir. Namun, Herzaky menegaskan bahwa Partai Demokrat merasa tidak pantas untuk mencampuri isu reshuffle kabinet, karena hal itu bukan ranah mereka.
