MPhnews – Venezuela pernah dipandang sebagai simbol kemakmuran Amerika Selatan. Negara ini memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, sumber daya alam yang seharusnya menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pada dekade-dekade awal abad ke-20 hingga akhir 1970-an, Venezuela menikmati stabilitas ekonomi relatif, tingkat kemiskinan rendah, dan kelas menengah yang berkembang pesat. Namun, dalam dua dekade terakhir, negara kaya minyak ini justru terjerumus ke dalam salah satu krisis ekonomi dan kemanusiaan terparah di dunia modern.
Akar krisis Venezuela mulai terlihat sejak era kepemimpinan Hugo Chávez, yang menjabat sebagai presiden sejak 1999 hingga wafat pada 2013. Chávez naik ke tampuk kekuasaan dengan dukungan kuat dari rakyat miskin,
membawa agenda Revolusi Bolivarian yang berorientasi pada keadilan sosial. Lonjakan harga minyak global pada awal 2000-an memberi ruang fiskal besar bagi pemerintah untuk membiayai program sosial, seperti layanan kesehatan gratis, subsidi pangan, dan pembangunan perumahan rakyat.
Program-program tersebut memang sempat menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan akses pendidikan serta kesehatan. Laporan PBB bahkan mencatat adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat Venezuela pada periode awal pemerintahan Chávez.
Namun, di balik keberhasilan jangka pendek itu, tersimpan masalah struktural serius. Perekonomian Venezuela menjadi sangat bergantung pada minyak, sementara sektor produktif lain diabaikan. Kontrol harga yang ketat, nasionalisasi industri, serta belanja negara yang berlebihan perlahan menggerus daya tahan ekonomi.
Ketika harga minyak mulai turun dan produksi domestik melemah akibat kurangnya investasi dan pemeliharaan, fondasi ekonomi Venezuela runtuh. Inflasi melonjak, barang kebutuhan pokok langka, dan produktivitas menurun tajam.
Situasi ini semakin memburuk setelah Nicolás Maduro mengambil alih kekuasaan pada 2013. Alih-alih melakukan reformasi ekonomi, Maduro memilih melanjutkan kebijakan lama, menyalahkan “perang ekonomi” dan konspirasi asing atas krisis yang terjadi.
Akibatnya, Venezuela terjerumus ke dalam hiperinflasi ekstrem yang mencapai ratusan persen per tahun. Daya beli masyarakat hancur, gaji tak lagi mampu memenuhi kebutuhan dasar. Kelangkaan pangan dan obat-obatan menjadi pemandangan sehari-hari. Sistem kesehatan runtuh, rumah sakit kekurangan peralatan, obat, dan tenaga medis. Banyak penyakit yang sebelumnya terkendali kembali merebak, sementara angka kematian ibu dan bayi melonjak drastis.
Krisis ekonomi ini berkembang menjadi krisis kemanusiaan. Jutaan warga Venezuela mengalami kekurangan gizi, air bersih sulit diakses, dan layanan sanitasi memburuk. Di tengah penderitaan rakyat, pemerintah dituding menggunakan bantuan makanan sebagai alat kontrol politik. Korupsi merajalela dalam distribusi pangan, dengan keterlibatan militer dan pasar gelap yang memperparah kelangkaan.
Di sisi politik, ketegangan meningkat tajam. Pemerintah Maduro menghadapi gelombang protes, tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, serta krisis legitimasi pemilu. Penindasan terhadap oposisi dan pembatasan kebebasan sipil memperdalam konflik internal. Sanksi internasional yang dijatuhkan terhadap pemerintah turut mempersempit ruang pemulihan ekonomi.
Hingga kini, Venezuela masih berada dalam kondisi rapuh. Meski terdapat tanda-tanda stabilisasi ekonomi terbatas, krisis kemanusiaan belum berakhir. Jutaan warga telah meninggalkan negara itu, menciptakan krisis pengungsi regional. Venezuela menjadi pelajaran pahit bahwa kekayaan alam tanpa tata kelola yang baik justru dapat membawa sebuah bangsa ke jurang kehancuran.
