Mphnews – Ketegangan diplomatik antara Jepang dan China kembali memanas setelah pernyataan kontroversial Perdana Menteri Jepang Sanaetaichi terkait potensi konflik di Selat Taiwan. Dalam pernyataannya, Sanaetaichi menyebut bahwa eskalasi konflik di Taiwan bisa dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan Jepang—yang secara hukum membuka peluang pengerahan militer Jepang untuk membantu negara sahabat.
Komentar itu langsung memicu reaksi keras dari Beijing. China membalas dengan serangkaian pembatasan, mulai dari larangan perjalanan warga ke Jepang, penghentian impor produk perikanan, hingga penundaan penayangan film-film Jepang di negeri tersebut.
Di tengah memanasnya situasi, Amerika Serikat turun tangan. Duta Besar AS untuk Jepang, George Glas, menyatakan dukungan penuh Washington kepada Tokyo. Sikap itu disampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Jepang Tosi Mitsumotegi di Tokyo pada 20 November 2025. Bahkan sebelumnya, Glas sudah menyuarakan dukungannya melalui media sosial sambil mengkritik keras langkah-langkah balasan China.
AS menilai respons Beijing “keterlaluan” dan mengulang pola pemaksaan ekonomi yang kerap digunakan China saat berselisih dengan negara lain. Glas menegaskan bahwa AS tetap berkomitmen menjaga stabilitas kawasan dan siap membela Jepang sesuai perjanjian keamanan kedua negara. Perjanjian tersebut juga mencakup perlindungan atas Kepulauan Senkaku, wilayah yang diklaim China dengan nama Diaoyu.
Tak hanya Glas, pejabat Departemen Luar Negeri AS Tommy Pigat juga memperkuat pesan tersebut. Ia menegaskan bahwa AS menolak segala upaya mengubah status quo di Taiwan dan Laut China Timur, terutama jika dilakukan dengan kekerasan atau paksaan.
Di sisi ekonomi, ketegangan ini berpotensi memukul Jepang. China merupakan pasar ekspor terbesar kedua bagi Jepang. Pada 2024, China mengimpor produk Jepang senilai sekitar US$125 miliar. Dengan adanya pembatasan baru, sektor perikanan Jepang menjadi yang paling terdampak. Sejumlah eksportir, termasuk di Hokkaido, terancam kehilangan pasar ratusan ton produk per tahun.
Perselisihan dagang antara Jepang dan China bukan kali pertama terjadi. Pada 2023, China sempat melarang impor seafood Jepang setelah pelepasan air radioaktif Fukushima. Pada 2010, Beijing juga menghentikan ekspor tanah jarang setelah insiden maritim di perairan sengketa. Riwayat inilah yang membuat para pengamat menilai ketegangan saat ini bisa berkembang menjadi konflik ekonomi berkepanjangan.
Analis politik Josep Craf menyebut penyelesaian cepat sangat sulit dicapai. Menurutnya, menarik pernyataan Takaichi hampir mustahil dilakukan karena risiko politik di dalam negeri Jepang, sedangkan China juga tak mungkin mundur begitu saja tanpa kehilangan muka. Dengan dukungan AS yang semakin terbuka, konflik ini tak lagi sekadar persoalan dua negara, tetapi bagian dari rivalitas geopolitik besar di Asia Timur.
Selama tensi belum mereda, dinamika Jepang–China yang semakin panas ditambah keterlibatan Amerika Serikat diprediksi terus membayangi stabilitas politik dan ekonomi kawasan.
