Mphnews – Data kini bukan lagi sekadar deretan angka di atas kertas atau kliping laporan yang dibaca berkala. Di era digital, data telah menjelma menjadi denyut nadi pengambilan keputusan—bergerak cepat, saling terhubung, dan berbicara tentang perasaan publik secara real time. Sejarawan Yuval Noah Harari pernah menyebut data sebagai “minyak abad ke-21”. Pernyataan itu terasa kian relevan ketika algoritma mampu memetakan nasib pemimpin, dari CEO perusahaan hingga pejabat publik, hanya melalui percakapan digital.
Perubahan paling mendasar terletak pada cara data dikumpulkan dan dibaca. Jika dahulu survei dan riset konvensional menjadi rujukan utama, kini percakapan di media sosial justru menjadi cermin paling jujur tentang persepsi masyarakat. Warganet bebas menyampaikan opini tanpa harus menyusun narasi rapi atau mempertimbangkan etika komunikasi sebagaimana di media arus utama. Di ruang inilah suara publik tumbuh liar, spontan, dan sering kali menentukan arah.
Fenomena ini membawa konsekuensi besar. Popularitas seorang pejabat atau reputasi sebuah institusi dapat melonjak atau runtuh dalam hitungan jam. Satu isu viral mampu menggerakkan algoritma, memperluas jangkauan percakapan, dan menekan pengambil kebijakan untuk bereaksi. Slogan “no viral, no justice” mencerminkan realitas baru: legitimasi publik kini tak hanya dibangun melalui kebijakan, tetapi juga melalui pengelolaan persepsi digital.
Masalah muncul ketika data konvensional tak sejalan dengan realitas percakapan daring. Survei resmi bisa saja menunjukkan tingkat kepercayaan tinggi terhadap suatu lembaga, sementara di media sosial sentimen justru negatif. Ketimpangan ini berbahaya jika tak dibaca dengan cermat. Institusi bisa merasa aman padahal gelombang kritik telah menguat di bawah radar mereka.
Di sinilah peran big data dan kecerdasan buatan menjadi krusial. Dengan teknologi pemantauan media dan analisis sentimen, percakapan publik dapat dipetakan secara rinci—mulai dari isu dominan, nada positif-negatif, hingga demografi yang terlibat. Data dapat ditarik per detik, menampilkan dinamika opini yang terus berubah. Namun teknologi semata tak cukup. Integrasi antara analisis manusia dan AI tetap diperlukan agar data tak kehilangan konteks empati dan nilai kepemimpinan.
Contoh penerapannya tampak dalam dunia bisnis dan politik. Pergerakan merek air minum dalam kemasan, industri otomotif, hingga figur politik nasional dapat dianalisis melalui perbandingan sentimen media dan media sosial. Siapa yang paling banyak dibicarakan, isu apa yang memicu respons negatif, serta platform mana yang paling kritis—semuanya dapat dibaca dari data.
Namun membaca data bukan berarti tunduk sepenuhnya pada opini publik. Pemimpin tetap dituntut memiliki karakter dan visi. Data berfungsi sebagai alat mendengar, bukan sekadar mengikuti arus. Dengan memahami aspirasi dan kegelisahan masyarakat, strategi komunikasi dapat disusun lebih tepat, sekaligus membangun kepercayaan—modal paling penting dalam kepemimpinan.
Di tengah dunia yang bergerak serba cepat dan real time, birokrasi dan organisasi yang lamban akan tertinggal. Percakapan digital telah menjadi arena utama pembentukan opini, memengaruhi persaingan bisnis hingga kontestasi politik. Di era ini, data bukan hanya alat analisis, melainkan penentu relevansi. Seperti minyak di abad industri, siapa yang mampu mengelola data, dialah yang memegang kendali.
