Mphnews.id, Jateng – Skandal korupsi besar yang tengah mengguncang tubuh PT Pertamina, perusahaan migas pelat merah, memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Pemimpin Redaksi MPHnews, Slamet Sugino, S.E., S.H., M.H., yang menyoroti tanggung jawab Kementerian BUMN dalam pengawasan BUMN strategis tersebut.
Dalam pernyataan eksklusif kepada tim redaksi MPHnews.id, Slamet Sugino mengungkapkan kekecewaannya terhadap lemahnya pengawasan dan tata kelola di tubuh Pertamina yang memungkinkan terjadinya kasus korupsi dengan nilai kerugian negara yang sangat signifikan.(2/3)
“Kasus mega korupsi di Pertamina ini bukanlah kejadian yang bisa dianggap sepele. Ini menyangkut perusahaan energi terbesar milik negara yang seharusnya menjadi benteng ketahanan energi nasional,”tegasnya.
Lebih lanjut, Sugino menekankan bahwa sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir memiliki tanggung jawab moral dan profesional atas terjadinya praktik korupsi besar di salah satu BUMN yang berada di bawah pengawasannya.
“Dalam konteks good corporate governance dan tanggung jawab jabatan, seharusnya Erick Thohir mengambil sikap jantan dengan mundur dari jabatannya sebagai Menteri BUMN. Ini bukan tentang siapa yang langsung terlibat dalam korupsi, tetapi tentang kegagalan sistem pengawasan yang menjadi tanggung jawab kementerian,” lanjut Sugino.
Kasus korupsi yang dimaksud diduga melibatkan jaringan sistematis dalam rantai bisnis Pertamina, mulai dari pengadaan, distribusi, hingga infrastruktur. Kerugian negara yang ditimbulkan diperkirakan mencapai ratusan triliunan rupiah, menjadikannya salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah BUMN Indonesia.
Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap BUMN semakin menurun dengan terungkapnya berbagai kasus korupsi di sejumlah perusahaan pelat merah dalam beberapa tahun terakhir.
“Publik membutuhkan figur pemimpin yang berani mengambil tanggung jawab atas kegagalan di bawah kepemimpinannya. Mundurnya seorang menteri bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk tanggung jawab dan komitmen terhadap perbaikan tata kelola BUMN,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian BUMN maupun Erick Thohir belum memberikan tanggapan resmi terkait permintaan pengunduran diri tersebut. Sementara itu, penyidik terus melakukan pendalaman terhadap dugaan korupsi di tubuh Pertamina untuk mengungkap seluruh jaringan dan pihak-pihak yang terlibat.(Tim)
