Mphnews-India -Presiden Joko Widodo memimpin pertemuan MIKTA Leaders’ Gathering pertama yang diadakan di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, pada Sabtu, 9 September 2023. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menekankan pentingnya menghadapi tantangan global yang sangat rumit saat ini melalui kolaborasi dan kerja sama antarnegara.
“Kita paham, tantangan global saat ini sangat kompleks, dan untuk menjawab tantangan tersebut, kolaborasi dan kerja sama adalah kunci,” ucap Presiden.
Presiden juga menyoroti perlunya semua negara, termasuk negara-negara anggota MIKTA, turut berperan dalam mencari solusi atas tantangan global ini. Dia menyebutkan bahwa MIKTA harus memastikan bahwa hak-hak pembangunan negara-negara, termasuk negara-negara di kawasan global selatan (global south), terpenuhi. Selain itu, MIKTA juga harus berkomitmen untuk mengembangkan industri dan menjadi bagian dari rantai pasok global.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyoroti pentingnya mendukung pemulihan ekonomi yang inklusif melalui transformasi digital, sebagaimana yang telah dilakukan oleh ASEAN.
“Saat ini, ASEAN telah memiliki Digital Economic Framework Agreement (DEFA) yang berpotensi meningkatkan ekonomi digital hingga USD2 triliun pada tahun 2030,” ungkapnya.
Selain itu, Kepala Negara juga mengajak negara-negara anggota MIKTA untuk mendorong reformasi tata kelola global yang dapat memperhitungkan suara dan kebutuhan negara-negara berkembang. Presiden menekankan bahwa reformasi ini harus sesuai dengan tujuan dan tuntutan zaman.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengajak semua pemimpin negara anggota MIKTA untuk memperkuat kerja sama dan sinergi guna menciptakan dunia yang lebih baik.
“Mari kita terus perkuat sinergi kita untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua,” ajak Presiden.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, dan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.
