Mphnews, Jakarta – Ancaman penyadapan digital semakin mengkhawatirkan. Teknologi zero-click spyware memungkinkan pelaku menyusup ke handphone dan mengambil berbagai data pribadi tanpa perlu pengguna mengeklik tautan, membuka pesan, atau mengunduh aplikasi.
Pakar keamanan siber Dr. Pratama Persadha, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center), mengingatkan bahwa serangan ini memiliki kemampuan mengambil alih perangkat secara diam-diam.
“Ketika handphone berhasil dikuasai, pelaku berpotensi mengakses hampir seluruh aktivitas digital pemiliknya. Mulai dari percakapan telepon, pesan WhatsApp dan Telegram, email, foto, video, hingga dokumen pribadi,” ujarnya.
Bahkan, komunikasi yang menggunakan sistem enkripsi end-to-end tidak otomatis aman apabila perangkat sudah terinfeksi spyware.
Menurut Pratama, kondisi tersebut terjadi karena pelaku tidak lagi harus membobol sistem pengamanan jalur komunikasi. Mereka justru mengambil informasi langsung dari perangkat yang telah berhasil disusupi.
Ancaman zero-click spyware tidak hanya berkaitan dengan pencurian data. Teknologi ini juga berpotensi memberikan kendali terhadap kamera depan, kamera belakang, dan mikrofon handphone.
“Dengan kemampuan tersebut, pelaku dapat merekam aktivitas maupun percakapan di sekitar perangkat tanpa sepengetahuan pemiliknya,” terangnya.
Kondisi ini membuat penyadapan semakin sulit diketahui. Handphone yang terlihat tidak sedang digunakan ternyata bisa menjalankan aktivitas pengiriman data ke pihak lain.
Pratama juga mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan perubahan tidak wajar pada perangkat. Beberapa gejala yang patut dicurigai antara lain penggunaan kuota internet meningkat drastis, baterai cepat habis, handphone terasa panas meskipun tidak digunakan, kinerja perangkat melambat, hingga aplikasi sering tertutup sendiri.
“Meski demikian, gejala tersebut tidak otomatis menunjukkan adanya penyadapan. Pemeriksaan teknis dan analisis forensik tetap diperlukan untuk memastikan keberadaan malware,”tambahnya.
Dalam penjelasannya, Pratama turut menguraikan perbedaan teknologi Lawful Interception dengan spyware.
Lawful Interception merupakan sistem yang memungkinkan pengumpulan informasi komunikasi melalui jaringan telekomunikasi sesuai kewenangan dan ketentuan hukum. Informasi yang dapat diperoleh antara lain percakapan telepon GSM, SMS, metadata komunikasi, serta lokasi perangkat.
Sementara itu, spyware bekerja dengan cara menyusup langsung ke perangkat target. Jika berhasil menguasai handphone, perangkat lunak tersebut dapat mengakses informasi yang jauh lebih luas, termasuk komunikasi melalui aplikasi yang menggunakan enkripsi.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa ancaman keamanan digital tidak hanya berada pada jaringan komunikasi, tetapi juga pada perangkat yang digunakan masyarakat setiap hari.
Ancaman penyadapan tidak hanya menyasar pejabat negara. Masyarakat umum juga menghadapi risiko pencurian dan penyalahgunaan data pribadi.
Informasi yang berhasil dicuri dapat dimanfaatkan untuk berbagai tindak kejahatan, mulai dari penipuan digital, pencurian identitas, hingga penyalahgunaan akun dan layanan keuangan.
Pratama menilai persoalan utama bukan semata-mata terletak pada kecanggihan teknologi penyadapan, melainkan bagaimana alat tersebut digunakan dan siapa yang mengendalikannya.
Karena itu, penggunaan teknologi penyadapan harus disertai regulasi yang jelas, pengawasan ketat, serta mekanisme audit agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar hukum.
Pemerintah juga perlu memperkuat perlindungan data pribadi dan meningkatkan keamanan komunikasi, terutama bagi pejabat yang memiliki akses terhadap informasi strategis negara.
Di tengah perkembangan kejahatan siber, keamanan data pribadi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bagian dari hak dasar warga negara yang wajib dilindungi.
“Tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang tegas, teknologi yang seharusnya membantu menjaga keamanan justru dapat berubah menjadi alat untuk mengancam privasi masyarakat,” pungkasnya.
