Mphnews – Jateng -Kendal- Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal yang berlangsung hari ini, Bupati Kendal, Dico Ganinduto, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal, Sugiono, memberikan respons terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terkait Nota Keuangan APBD Perubahan Tahun 2024. Kehadiran Wakil Ketua dan anggota DPRD Kendal, Forkopimda Kabupaten Kendal, serta berbagai pihak terkait turut memeriahkan rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kendal, pada hari Rabu (07/08/24).
Dalam jawaban yang disampaikan oleh Bupati melalui Sekda, dipaparkan bahwa tema pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2024 adalah “Kendal Smartcity, Kendal Handal dan Kendal Melayani,” yang didukung oleh sumber daya manusia yang cerdas dan mahir dalam teknologi informasi.
Fokus utama pembangunan mencakup peningkatan stabilitas kelembagaan daerah, mutu perencanaan dan penganggaran, serta penguatan konsep Smart City yang terdiri dari Smart Government, Smart Education, Smart Health, Smart Economy, dan Smart Transportation.
Lebih lanjut, disampaikan bahwa untuk menyelesaikan berbagai permasalahan strategis dalam pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2024, pihak terkait akan menggalakkan pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM), Industri Kecil Menengah (IKM), Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), sektor pertanian, dan pengembangan destinasi wisata.
Selain itu, akan ditingkatkan kualitas pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi terkini serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan dampak perubahan iklim.
Pentingnya pemerataan infrastruktur yang berbasis pada peningkatan konektivitas wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan melayani juga menjadi sorotan dalam penyampaiannya.
“Peningkatan kualitas layanan kesehatan, peningkatan daya saing sumber daya manusia yang handal dan berintegritas, serta penciptaan stabilitas dan kondisi wilayah melalui hubungan yang seimbang antara berbagai pihak masyarakat dan pemangku kepentingan akan menjadi prioritas utama,” tambahnya.( gn )
