Reformasi Birokrasi, Kemenkumham Jateng Adakan Penguatan Capaian Kinerja

Mphnews.id-SEMARANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan Penguatan Capaian Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokasi, Jum’at (05/11).

Kegiatan yang terpusat di aula Kantor Wilayah tersebut merupakan kolaborasi dengan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal selaku inisiator.

Ruang lingkup kegiatan adalah evaluasi kinerja dan penganggaran serta implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021, yang menghadirkan narasumber Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Iwan Kurniawan dan Kepala Biro Perencanaan, Ida Asep Somara.

Hadir secara langsung pada kesempatan itu, Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi Kantor Wilayah, Pejabat Administrasi Sekretariat Jenderal, serta para Kepala dan Pejabat UPT se Kota Semarang.

Sementara Kepala Kantor Wilayah bersama Kepala Divisi seluruh Indonesia, serta Kepala UPT se Jawa Tengah mengikutinya secara virtual.

Sambutan selamat datang dari Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, A Yuspahruddin menjadi pembuka acara. Dalam sambutannya, Kakanwil juga melaporkan kondisi terkini dan capaian jajaran Kanwil Kemenkumham Jateng, utamanya dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas.

Paparan dari Kepala Biro Perencanaan, Ida Asep Somara mengisi sesi berikutnya. Karoren menyoroti banyaknya anggaran yang belum terserap di sisa waktu yang ada.

“Akhir tahun hanya beberapa hari lagi. Tidak terlalu banyak karena tanggal 14 Desember semua kegiatan sudah tertutup, khususnya untuk penarikan anggaran,” jelasnya.

“Kondisi atau situasi terakhir sampai dengan hari ini realisasi anggaran kita baru mencapai 70%. Ada sekitar 4,5 triliun yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tidak lebih dari satu setengah bulan,” sambungnya memaparkan.

Dalam presentasinya, Karoren merinci Capaian Kinerja Anggaran 2021hingga pertanggal 04 November 2021. Ia juga menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam percepatan kegiatan.

Selain itu, Ida Asep Somara juga mengungkapkan Alokasi Anggaran Tahun 2022 yang akan dikelola oleh Kemenkumham. Lebih luas Ia membahas mengenai persiapan kegiatan yang harus dilakukan di tahun 2022, persiapan Implementasi Manajemen Kinerja, dan langkah persiapan kegiatan dan anggaran tahun 2023.

Di sesi pamungkas, giliran Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi yang memberikan penguatan.

Iwan Kurniawan mengatakan dirinya tak ingin mengkerdilkan esensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi hanya dinilai sebatas membangun Zona Integritas.

“Saya merasa sangat terlalu sederhana ketika yang disampaikan berbicara tentang Reformasi Birokrasi hanya sebatas membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM,” ujarnya mengawali arahan.

Menurut Iwan, implementasi Reformasi Birokrasi memiliki ruang bergerak yang sangat luas dan sangat menyentuh pelaksanaan tugas dan fungsi.

“Sudah hampir 200 Satker kita berpredikat Zona Integritas WBK maupun WBBM. Jadi kalau saya hanya berbicara tentang itu rasanya terlalu sederhana,” ungkapnya.

“Nanti ke depan yang akan kita bicarakan adalah hal-hal yang sifatnya substantif. Jangan sampai keterlanjuran hiruk-pikuk kita membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM tapi pemahaman mendasar tentang Reformasi Birokrasi itu kita lupakan,” lanjutnya.

Di paparan awal, Sahli menerangkan tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 yang merupakan pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah. Ia menjelaskan tentang goal yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi menjadi Pemerintahan Kelas Dunia.

Iwan juga mengungkapkan tentang pentingnya komitmen dan strategi untuk mencapai tujuan dari Reformasi Birokrasi. Beberapa langkah yang jelaskannya untuk itu misal, meningkatkan komitmen pimpinan dan komitmen bersama, peningkatan kinerja layanan, menciptakan program dan inovasi, monitoring dan evaluasi, manajemen sampai internalisasi.

Mantan Kepala Biro Perencanaan itu juga memaparkan capaian kinerja Kemenkumham yang meliputi beberapa parameter, yaitu SAKIP, Indeks RB, Maturitas SPIP, Smart, IKPA dan Opini BPK atas laporan keuangan.

Ia juga bicara tentang 3 sasaran Reformasi Birokrasi, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat nasional dan instansional.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *