Mphnews -Ketua MPR RI dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menekankan pentingnya konsep kepemimpinan digital dalam pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi, dan efisiensi operasional pemerintah. Pemimpin pemerintahan perlu merumuskan strategi digital yang komprehensif dengan tujuan, prioritas, dan inisiatif dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Strategi ini harus sejalan dengan misi dan visi pemerintah secara keseluruhan.
Bambang Soesatyo juga mengingatkan bahwa Indonesia tidak boleh tertinggal dalam perkembangan ini. Beberapa negara, seperti Seoul (Korea Selatan), Dubai, Singapura, dan Santa Monica (Amerika Serikat), telah memulai pembangunan kota metaverse sebagai sarana pelayanan publik.
Penggunaan teknologi informasi akan mempermudah lembaga-lembaga pemerintahan dalam pengumpulan, analisis, dan penggunaan data untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat. Analisis data dapat membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, memantau kinerja, dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. Bambang Soesatyo juga mencatat bahwa teknologi algoritma semakin canggih, memungkinkan merekam peristiwa melalui berbagai platform media sosial.
Dalam sebuah seminar di Lemhannas RI dengan tema “Peta Jalan Kepemimpinan Digital dalam Mewujudkan Visi Konsolidasi Demokrasi,” Bambang Soesatyo berbicara tentang pentingnya transparansi data. Pemimpinan digital harus menghadapi masyarakat digital yang cenderung lebih maju, sehingga tuntutan terhadap transparansi data dan informasi pemerintah menjadi penting. Banyak pemimpin pemerintahan modern telah membuat portal data terbuka, mempublikasikan data pengeluaran pemerintah, dan memberikan akses kepada masyarakat terhadap catatan publik.
Bambang Soesatyo juga mendorong Indonesia untuk mulai menerapkan Pemilu Digital yang efisien, murah, mudah, dan cepat. Ada tiga jenis e-voting yang dapat digunakan, yaitu optical scanning, direct recording, dan internet voting. Masing-masing memiliki keunggulan sendiri dalam penghitungan suara dan pemilihan.
Beberapa negara, seperti Kanada, Estonia, Filipina, dan lainnya, telah menggunakan e-voting dalam proses pemilihan. Namun, Bambang Soesatyo menekankan pentingnya keamanan siber dan privasi data dalam implementasi teknologi ini.
Untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan modern, portal digital dapat digunakan sebagai platform interaksi dengan masyarakat. Media sosial, forum online, dan inovasi seperti “balai kota virtual” dapat efektif dalam hal ini. Namun, penting untuk memastikan bahwa layanan digital dapat diakses oleh semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas dan masyarakat di daerah terpencil. Ini memerlukan perhatian terhadap infrastruktur layanan digital dan program literasi digital.
Bambang Soesatyo juga mencatat peningkatan literasi digital di Indonesia, meskipun masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Pemerintah perlu berinvestasi dalam peningkatan kapasitas aparatur negara dalam keterampilan digital dan juga memperhatikan keamanan siber serta privasi data.
Dengan demikian, kepemimpinan digital harus diiringi dengan kebijakan keamanan siber yang kuat, audit keamanan yang berkala, dan penguatan kapasitas aparatur negara dalam praktik terbaik keamanan siber.
